Jakarta - Guna memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat mengikuti Pendidikan Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Program ini tak hanya ditujukan untuk masyarakat Indonesia yang ada di dalam negeri, tapi juga luar negeri.
Contohnya buruh migran Indonesia yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya akan dilayani di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), baik berpangkalan di KBRI maupun di luar KBRI.
"Termasuk di Tawau Malaysia dalam rangka memfasilitasi anak Indonesia yang orang tuanya sebagai buruh kelapa sawit, tahun ini yang terdaftar di Dapodik sebanyak 1.660 orang. Dan keseluruhan yang terdaftar di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) sebanyak 12.551 orang," ungkap Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) Abdul Kahar kepada detikcom, Minggu (10/2/2019).
"Alurnya begini, peserta didik itu harus berbasis satuan pendidikan, dan satuan pendidikan itulah yang meng-entry peserta didiknya masuk ke Dapodik untuk mendapatkan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional). Karena di Malaysia sulit mendirikan Satuan Pendidikan maka semua anak Indonesia yang belajar di Community Learning Cetre (CLC) sama dengan PKBM di Indonesia, mendaftarnya melalui SIKK karena hanya SIKK sebagai Satuan Pendidikan yang terdaftar," paparnya.
Program Pendidikan Kesetaraan sebagai pendidikan alternatif kini dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Kegiatannya dilakukan secara online atau dalam jaringan.
"Bahkan kita siapkan layanan pembelajaran daring (dalam jaringan) sehingga mereka bisa belajar online. Kami melakukan ini karena mengikuti karakteristik mereka," tambah Abdul.
Sementara itu, peserta didik Pendidikan Kesetaraan yang telah terdaftar di Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) sebanyak 928.776 orang. Bahkan jumlah peserta didik terbanyak berada di wilayah Jawa Barat dengan total ratusan ribu.
Menurut Abdul, wilayah paling banyak yang terdaftar dalam Dapodik, yaitu Jawa Barat. Peserta didik dengan rincian paket A sebanyak 48.802 orang, paket B sebanyak 105.720 orang, paket C sebanyak 153.350 orang, total jadi 207.872 orang.
"Jabar merupakan jumlah terbanyak satuan pendidikannya, sehingga mereka secara aktif mendata peserta didik masuk di dalam sistem Dapodik. Daerah lain juga banyak, tapi mungkin kendalanya adalah jumlah satuan pendidikannya masih sedikit sehingga terbatas kemampuannya merekrut peserta didik," papar Abdul.
Satuan Pendidikan PKBM di Jawa Barat, lanjut Abdul, ada 1.784 lembaga, menyusul Jawa Timur 1.228 lembaga. Sedangkan untuk daerah Jawa Tengah berkisar 793. Itu artinya akan berbanding lurus dengan jumlah peserta didik.
Kemendikbud membuat program pendidikan kesetaraan dalam mendukung program pemerintah wajib belajar 9 tahun, terutama bagi anak yang putus sekolah melalui berbagai jenjang, seperti paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA.
"Pendidikan kesetaraan adalah sebuah layanan pendidikan nonformal yang dijamin oleh undang-undang dan diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak bisa memperoleh pendidikan layanan formal karena sesuatu hal," jelas Abdul.
Dengan berbagai fasilitas yang ada, Abdul berharap tidak ada lagi anak usia produktif yang putus sekolah. Bahkan ini dapat membantu program pemerintah wajib belajar 9 tahun. (prf/mpr)
Sumber : https://news.detik.com/berita/d-4423054/wni-di-luar-negeri-bisa-ikut-pendidikan-kesetaraan-via-online
